2165 x Dilihat
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Periode Penilaian Tahun 2020
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Kementerian Perhubungan terus melakukan upaya untuk mencapai good governance dan Clean Government serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai indeks RB Kementerian Perhubungan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2020 Kementerian Perhubunganmendapatkan nilai indeks RB sebesar 78,39 sesuai surat Menteri PANRB kepada Menteri Perhubungan nomor B/59/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.
Kementerian PANRB diwakili oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2020 secara virtual pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 dalam acara Exit meeting evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan periodepenilaiantahun 2020 yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Jenderal.
Selain itu, sebanyak 14 (empat belas) unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan berhasil mendapatkan penghargaan pembangunan Zona Integritas. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kementerian PANRB sangat mengapresiasi keberhasilan Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu kementerian besar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan berharap dapat terus meningkatkan implementasi reformasi birokrasi sampai pada unit terkecil. Kementerian Perhubungan juga diharapkan dapat menjadi contoh untuk Kementerian lain dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi. (RD)
Berikut surat hasil evaluasi dapat di download disini